Bayangkan suatu negara tiba-tiba menghentikan distribusi anggaran untuk dimanfaatkan aktivitas pemerintahan. Seluruh dana yang seharusnya digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat hilang begitu saja, yang memaksa para pegawai negara harus dirumahkan dipenuhi rasa ketidakpastian akan gaji, kawasan publik dari pemerintah ditutup, dan pelayanan untuk publik menjadi terbatas. 


Pemerintahan Amerika Serikat yang mewajibkan untuk mengizinkan penggunaan dana oleh pemerintah jika terdapat undang-undang anggaran yang disahkan oleh Kongres. Namun, proses tersebut sayangnya harus tertunda ketika adanya kepentingan politik yang berbenturan antara dua partai. Penundaan tersebut berlangsung lebih lama daripada batas waktu yang ditetapkan membuat undang-undang anggaran pada tahun yang baru tidak juga disahkan. Secara hukum, hal ini membuat pemerintahan di Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan dalam menggunakan keuangan negara yang kemudian membuat kondisi bernama Governmen Shutdown.


Apa itu Government Shutdown?


Dalam tatanan konstitusional Amerika Serikat,  memiliki prinsip bahwa pihak Legislatif yang memiliki “The Power of the Purse” atau kekuasaan anggaran. Hal ini berarti pihak Legislatif memiliki kekuasaan eksklusif untuk menghimpun pendapatan, meminjam uang, dan mengesahkan pengeluaran publik. Kekuasaan ini didasarkan “Appropriations Clause” atau Klausul Alokasi Anggaran di Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa, “No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time.” Dengan klausul ini, tidak ada pengeluaran pemerintah yang dapat dilakukan tanpa perintah kongres. Selain itu, terdapat “Antideficiency Act” atau Undang-Undang Anti Defisiensi yang mengatur lembaga pemerintah untuk memakai dana sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.


Appropriations Clause (AC) dan Antideficiency Act (AD) merupakan dua dasar hukum yang saling berkaitan dalam mengatur kewenangan lembaga legislatif terhadap pengelolaan dan penggunaan kas negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pengeluaran dana publik harus didasarkan pada anggaran yang telah disetujui secara sah oleh Kongres. Dalam praktiknya, muncul kondisi yang disebut funding gap, yaitu ketika anggaran baru belum disahkan oleh lembaga legislatif sementara masa berlaku anggaran sebelumnya telah berakhir. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan pendanaan pada awal periode fiskal baru.


Berdasarkan prinsip yang terkandung dalam AC dan AD, keadaan tersebut mengharuskan lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan sementara sebagian besar aktivitasnya, karena tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan penggunaan dana negara. Dengan demikian, funding gap secara langsung berimplikasi pada terjadinya government shutdown, di mana kegiatan pemerintahan terhenti hingga anggaran baru disetujui. 

Secara sederhana, government shutdown adalah kondisi ketika pemerintah harus menghentikan sebagian besar kegiatan operasionalnya karena anggaran baru belum disetujui oleh Kongres. Situasi ini muncul akibat adanya kekosongan pendanaan (funding gap), sehingga lembaga pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan uang negara. Dalam masa shutdown, hanya layanan yang bersifat penting, seperti keamanan, kesehatan, dan perlindungan publik, yang tetap berjalan.


Mengapa Government Shutdown bisa terjadi di Era Trump?


Government Shutdown terjadi dikarenakan Partai Republik dan Partai Demokrat tidak mencapai kesepakatan untuk mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tahun fiskal yang baru. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, partai-partai tersebut harus saling sepakat atas undang-undang anggaran yang akan dibuat. 


Partai Republik memang memiliki kontrol terhadap Kongres pada saat ini tetapi terdapat kekurangan 60 suara untuk mengesahkan undang-undang anggaran yang membuat partai Demokrat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Partai Demokrat berpendapat untuk perpanjangan potongan pajak yang dapat membantu warga Amerika dalam memperoleh asuransi kesehatan dengan biaya yang lebih murah, membatalkan pemotongan dana Medicaid yang dilakukan pemerintahan Trump dikarenakan program ini sangat penting untuk pelayanan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, Partai Demokrat juga menolak untuk memotong anggaran lembaga kesehatan pemerintah.


Perbedaan pendapat ini tidak menemukan titik temu bahkan setelah Perwakilan Rakyat yang didominasi oleh Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang sementara (stopgap bill) untuk mencegah terjadinya shutdown. Namun, ajuan ini gagal disetujui di Senat karena dari partai Demokrat menolak memberikan dukungan sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Konflik ini kemudian berlarut hingga lewat dari batas waktu yang ditetapkan sehingga timbul kondisi funding gap yang kemudian memicu government shutdown.


Dampak yang Terjadi Setelah dilakukan Government Shutdown


Hingga artikel ini dibuat, Government Shutdown sudah berlangsung sepanjang 12 hari. Kondisi ini perlahan melemahkan tiap departemen dalam pemerintahan satu per satu. Setelah Pemerintahan Amerika Serikat dinyatakan shutdown, terdapat hampir 750.000 pegawai federal terpaksa melakukan cuti tanpa digaji. Penggunaan dana menjadi terbatas pada hal-hal yang dianggap penting untuk keamanan masyarakat atau nasional seperti operasi militer atau layanan darurat. 


Dampaknya kepada departemen yang ada di Pemerintahan Amerika Serikat adalah dihentikan secara sementara segala aktivitas yang tidak berkaitan dalam kesehatan dan keamanan masyarakat. Dampaknya pada aktivitas Departemen Dalam Negeri, yaitu Taman Nasional hanya sebagian yang terbuka untuk publik tetapi tidak akan ada karyawan yang bekerja. Bangunan-bangunan yang memiliki karyawan akan ditutup dan tidak ada lagi pembersihan sampah di kawasan tersebut. Departemen Ketenagakerjaan telah menghentikan semua pekerjaan, menunda laporan bulanan pekerjaan, dan menghentikan sementara survey dan kegiatan statistik yang berkaitan dengan gaji, ketenagakerjaan, dan kapasitas administratif.


Pelajaran dari Government Shutdown: Politik, Anggaran, dan Stabilitas Negara


Kondisi ini bukan sekadar masalah administratif atau teknis pemerintahan. Lebih jauh, government shutdown mencerminkan rapuhnya hubungan antara kepentingan politik dan pengelolaan anggaran negara. 


Krisis government shutdown di era Trump menjadi pengingat bahwa tarik-menarik kepentingan politik dapat melumpuhkan jalannya pemerintahan. Keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta kemampuan kompromi antarpihak, menjadi kunci agar kebijakan publik dan fiskal tidak kembali tersandera oleh konflik politik.


Demikian artikel mengenai Ketika Pemerintahan Berhenti Berjalan:  Mengurai Fenomena Government Shutdown di Era Trump! Jika kamu sudah memahami artikel diatas dan membutuhkan bantuan hukum secara gratis, Kunci Hukum menyediakan layanan konsultasi hukum gratis. 

Government shutdown adalah kondisi ketika pemerintah Amerika Serikat terpaksa menghentikan sebagian besar aktivitas operasionalnya karena anggaran baru belum disetujui oleh Kongres, menciptakan kekosongan pendanaan atau funding gap. Berdasarkan Appropriations Clause dan Antideficiency Act, pengeluaran publik hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan legislatif, sehingga tanpa anggaran yang sah, lembaga pemerintah harus menghentikan kegiatan non-esensial. Di era Trump, shutdown terjadi akibat konflik politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait potongan pajak, pendanaan Medicaid, dan anggaran lembaga kesehatan, yang membuat rancangan anggaran tidak disetujui tepat waktu. Dampaknya, sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan tanpa gaji, departemen pemerintah menghentikan layanan non-esensial, sementara layanan penting seperti keamanan dan kesehatan tetap berjalan. Fenomena ini menunjukkan rapuhnya hubungan antara kepentingan politik dan pengelolaan anggaran, serta menegaskan pentingnya kompromi antarpartai dan keseimbangan kekuasaan eksekutif-legislatif untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Referensi

Artikel Webpage

David Wessel. “What is a government shutdown?.” brookings.edu. 6 October 2025. Tersedia pada https://www.brookings.edu/articles/what-is-a-government-shutdown-and-why-are-we-likely-to-have-another-one/. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025

GAO. “Antideficiency Act.” gao.gov. Tersedia pada https://www.gao.gov/legal/appropriations-law/resources/. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025

Congress. “Federal Funding Gaps: A Brief Overview”. congress.gov. Tersedia pada https://www.congress.gov/crs-product/RS20348. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025

Zurcher Anthony. “Why the US government has shut down and what happens now.” bbc.com. 8 October 2025. Tersedia pada https://www.bbc.com/news/articles/crrj1znp0pyo. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025

Jurnal

Brass Clinton. “Shutdown of the Federal Government: Causes, Processes, and Effects.” Congressional Research Service. Hlm. 5-16.

Stolicki Dariusz. “The Law and Practice of Government Shutdowns in the United States.” Journal of American Studies. (2015) Hlm. 70