Jakarta, Kunci Hukum — Kasus Jeffrey Epstein kembali menjadi sorotan publik internasional, meski pelaku utama telah meninggal dunia pada 2019. Perhatian ini tidak hanya tertuju pada sosok Epstein sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, tetapi juga pada dampak hukum lanjutan yang hingga kini masih membayangi sistem peradilan Amerika Serikat.


Epstein, seorang finansier ternama, ditangkap pada Juli 2019 atas dakwaan perdagangan seks anak secara federal. Namun, proses hukum tersebut terhenti setelah Epstein ditemukan meninggal dunia di sel tahanan Metropolitan Correctional Center, New York. Kematian Epstein menutup proses pidana terhadap dirinya, tetapi tidak serta-merta mengakhiri persoalan hukum yang ditimbulkan oleh kasus tersebut.


Secara hukum, kematian terdakwa memang menghentikan proses pidana. Namun, dalam kasus Epstein, sejumlah gugatan perdata yang diajukan oleh para korban tetap berlanjut. Gugatan tersebut diarahkan kepada pihak-pihak yang diduga turut memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari kejahatan Epstein, termasuk jejaring bisnis dan sosial yang mengelilinginya.


Dilansir dari Al Jazeera, Departemen Kehakiman AS (DOJ) secara resmi merilis sekitar 3 juta dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein sebagai bagian dari pelaksanaan Epstein Files Transparency Act yang disahkan oleh Kongres pada 2025. Dokumen itu mencakup arsip kasus, foto, komunikasi, dan bukti lain yang sebelumnya disegel.


Rilis dokumen ini memunculkan kembali diskursus mengenai transparansi hukum dan akuntabilitas aparat penegak hukum, terutama terkait penanganan kasus Epstein pada tahun-tahun sebelum penangkapan terakhirnya.


Pada 2008, Epstein sempat menerima kesepakatan hukum (plea deal) yang dinilai sangat ringan oleh publik, meskipun tuduhan kejahatan seksual terhadap anak telah muncul. Fakta ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan.


Lebih dari sekadar kasus individual, perkara Epstein dipandang sebagai cermin kegagalan negara dalam melindungi korban kejahatan seksual, khususnya anak-anak. Banyak korban mengaku telah melaporkan tindakan pelecehan sejak usia belia, namun suara mereka tidak segera mendapatkan respons hukum yang memadai.


Namun, DOJ menarik sekitar 9.500 dokumen dari situs publik setelah kekhawatiran muncul bahwa beberapa materi yang dilepas mengungkapkan informasi pribadi korban, termasuk identifikasi yang sensitif, dan sedang ditinjau ulang agar memenuhi standar perlindungan korban. Dilansir dari laporan terbaru, hal ini menunjukkan tantangan dalam merilis file dengan volume besar sambil melindungi hak korban.


Keterlambatan penegakan hukum tersebut berdampak panjang bagi para korban, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemulihan, serta keadilan bagi korban kejahatan seksual.


Kasus Epstein menunjukkan bagaimana ketimpangan relasi kuasa antara pelaku yang memiliki uang, jaringan, dan pengaruh, dengan korban yang berada pada posisi rentan dapat menghambat akses terhadap keadilan.


Hingga kini, pertanyaan utama yang terus mengemuka adalah: apakah keadilan bagi korban benar-benar telah terpenuhi?


Bagi banyak korban Epstein, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga pengakuan negara atas kegagalan sistemik yang terjadi, serta jaminan bahwa kasus serupa tidak akan terulang.


Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan seksual tidak boleh berhenti pada satu individu, melainkan harus menyentuh pembenahan sistem secara menyeluruh. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada korban menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.


Lebih dari itu, Epstein menjadi simbol bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan, status sosial, maupun kepentingan ekonomi. Selama pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab, kasus Epstein akan terus menjadi catatan kelam dalam sejarah penegakan hukum di Amerika Serikat.


Penulis: Ika Rizki Refima Putri

Editor: Rofi Nurrohmah